Bangkalan — Sejumlah siswa MI Diniyah Al-Ghozali yang berlokasi di Dusun Kolla, Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan terpaksa meninggalkan sekolah pada Kamis (23/01/25). Mereka dipulangkan lantaran belum melunasi iuran sekolah, meski hari itu mereka dijadwalkan mengikuti ujian.
Iuran sekolah yang menjadi alasan pemulangan siswa tersebut bervariasi, berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 700 ribu per siswa. Sayangnya, tidak ada toleransi yang diberikan oleh pihak madrasah bagi siswa yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka langsung diminta pulang tanpa bisa mengikuti ujian.
Kebijakan tegas ini memicu kekecewaan dan kemarahan sejumlah wali murid. Mereka merasa tindakan sekolah tersebut diskriminatif dan tidak mempertimbangkan latar belakang ekonomi keluarga siswa.
M. Tomin (42), salah satu wali murid, mengaku sedih dan kecewa atas perlakuan yang diterima anaknya. Ia menjelaskan bahwa dirinya belum mampu melunasi iuran sekolah karena kondisi keuangan keluarganya sedang sulit, terlebih istrinya baru saja melahirkan.
“Anak-anak yang dipulangkan kebanyakan dari keluarga yang ekonominya sulit. Saya sendiri belum bisa bayar karena istri saya baru melahirkan,” ungkap Tomin.
Yang lebih memprihatinkan, Tomin mengatakan bahwa anaknya kini enggan kembali ke sekolah karena merasa malu setelah dipulangkan di hadapan teman-temannya.
“Anak saya malu karena diusir. Teman-temannya malah menyoraki saat dia disuruh pulang. Sekarang dia nggak mau sekolah lagi,” tambahnya dengan nada kecewa.
Seorang siswa yang turut dipulangkan juga mengaku sedih dan kecewa.
“Saya disuruh pulang karena belum melunasi iuran. Kata guru, kalau belum bayar tidak boleh ikut ujian,” tutur siswa tersebut lirih.
Konfirmasi dari Pihak Sekolah, keterangan Mukmin, pejabat Tata Usaha (TU) MI Diniyah Al-Ghozali, ia tidak membantah bahwa siswa yang belum melunasi iuran memang dipulangkan dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
“Iya betul, kami menyuruh pulang anak-anak yang belum melunasi iuran. Ini berdasarkan rapat bersama agar wali murid mau segera melunasi iuran sekolah,” jelas Mukmin melalui sambungan telepon.
Keputusan ini, menurut Mukmin, sudah melalui musyawarah internal sekolah. Namun, kebijakan tersebut justru memperuncing persoalan, terutama bagi keluarga siswa yang mengalami kesulitan ekonomi.
Kejadian ini kembali memantik perbincangan tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Meski sekolah memiliki kebijakan terkait iuran, tindakan melarang siswa mengikuti ujian kerap dikritik karena dinilai melanggar prinsip dasar pendidikan.
Sejumlah pihak menilai bahwa siswa seharusnya tetap diperbolehkan mengikuti ujian, sementara penyelesaian terkait tunggakan iuran bisa dibahas dengan wali murid tanpa mengorbankan psikologis anak.
Kasus ini menambah deretan peristiwa di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu harus merasakan tekanan mental akibat permasalahan administratif sekolah. Padahal, hak untuk memperoleh pendidikan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Para wali murid berharap agar sekolah bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan, terutama yang berdampak langsung pada psikologis dan pendidikan anak-anak mereka.
“Kami tahu ada kewajiban untuk bayar iuran, tapi tolong, jangan jadikan anak-anak korban. Mereka hanya mau sekolah dan ikut ujian,” harap Tomin.
Ia juga berharap agar pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan , bisa memberikan perhatian lebih pada kasus ini agar tak terulang di kemudian hari.
Peristiwa di MI Diniyah Al-Ghozali menjadi pengingat penting bahwa pendidikan bukan hanya soal administrasi keuangan, tetapi juga soal menjaga martabat dan semangat belajar anak-anak. Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi agar hak pendidikan setiap anak tetap terjamin, tanpa mengesampingkan kebutuhan sekolah untuk menjalankan operasionalnya.
Semoga ada solusi terbaik bagi kedua belah pihak, agar pendidikan inklusif benar-benar bisa dirasakan semua kalangan.
Andar B.S
