Bekasi, — Ratusan insan pers dari berbagai organisasi profesi wartawan seperti PWI, SMSI, AWIBB, dan IWO menyatakan sikap tegas menolak pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut “tidak perlu bekerjasama dengan media”.

Pernyataan tersebut dinilai melemahkan peran strategis media profesional dan menyesatkan persepsi publik. Insan pers Bekasi Raya menuntut klarifikasi resmi dari Gubernur Jawa Barat serta menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan media dalam rangka pelayanan publik yang akuntabel.

Pertemuan yang digelar di Saung Jajaka, Tambun, Bekasi, pada pukul 14.00 WIB ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengusung tema “PERS Menjaga Marwah dalam Tantangan Zaman dan Era Digital”. Dalam suasana yang penuh semangat, para jurnalis membacakan dan menandatangani pernyataan sikap bersama.

Pernyataan Sikap Insan Pers Bekasi Raya:

1. Menolak segala bentuk peremehan terhadap media massa, karena bertentangan dengan semangat konstitusi dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Menuntut klarifikasi resmi dari Gubernur Jawa Barat atas pernyataan yang dinilai merendahkan martabat pers profesional.
3. Menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara media dan pemerintah, bukan sekadar hubungan transaksional, melainkan kolaboratif untuk pelayanan publik.
4. Mendorong wartawan dan pemilik media untuk tetap profesional, kritis, dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.
5. Mengajak masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga eksistensi media lokal sebagai pilar demokrasi yang tak tergantikan oleh viralitas media sosial.

Spanduk besar dengan pesan-pesan perlawanan terhadap narasi yang merendahkan media turut mewarnai acara, di antaranya bertuliskan: “Pers bukan buzzer, media bukan musuh pemerintah”, “Tanpa verifikasi, asal viral”, dan “Apa jadinya kalau media dianggap tidak penting?”

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, dalam orasinya menyampaikan bahwa ucapan Dedi Mulyadi sebagai pejabat publik sangat disayangkan. “Kalau media dianggap tidak penting, siapa lagi yang menyuarakan kepentingan rakyat? Jangan sampai demokrasi kita dibajak oleh algoritma tanpa etika,” ujarnya.

Senada, Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, juga menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan media sebagai bagian dari transparansi dan pelayanan publik yang bertanggung jawab.

Salah seorang wartawan yang hadir turut mengingatkan Dedi Mulyadi akan pesan Presiden Soekarno: “Jas Merah — Jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari perjuangan wartawan yang menyuarakan kebenaran hingga dunia internasional mengakui kemerdekaan Indonesia.

Dialog pers ini menjadi pengingat bahwa media adalah simbol kebenaran informasi dan bukan alat propaganda. Insan pers Bekasi Raya menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga marwah profesi di tengah arus tantangan zaman dan disrupsi digital.

“Kami tidak akan diam. Kami bersatu. Kami adalah penjaga demokrasi,” tegas para wartawan yang hadir. (*)

~Team Reporter~