Bekasi, 01 November 25.~ Di tengah kawasan Taman Harapan Baru (THB) Bekasi Barat, sebuah proyek fisik mulai menampakkan aktivitasnya. Sayangnya, yang tak tampak justru hal paling mendasar: Papan informasi Proyek. Tidak ada nama instansi, tidak ada nilai anggaran, tidak ada masa pengerjaan. Tidak ada apa pun—selain aktivitas pembangunan yang berjalan seperti operasi gelap.
Proyek ini hadir bak tamu tak diundang yang tak memperkenalkan diri, namun sibuk membongkar, menggali, dan membangun.
Papan Proyek: Hilang atau Disembunyikan?
Saat masyarakat menanyakan papan proyek kepada pekerja di lokasi, jawabannya dibuat seolah hal sepele:
> “Ada di gudang.”
Jika benar, maka gudang itu tampaknya menyimpan sesuatu yang lebih berharga dari semen dan pasir : hak publik untuk tahu.
Sebuah proyek pemerintah tanpa papan anggaran bagaikan transaksi uang negara tanpa nota—membuka ruang gelap seluas-luasnya untuk praktik yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
Jejak Kontraktor “Serba Bisa”: Satu Nama dalam Banyak Proyek
Ketika pekerja di lapangan ditanya siapa pemilik proyek, mereka menyebut nama seorang kontraktor berinisial “SD”. Nama yang kebetulan juga muncul dalam sejumlah pemberitaan proyek lain di wilayah yang sama.
Menarik.
Satu nama muncul di banyak titik, di berbagai pekerjaan, dengan pola serupa: minim transparansi, minim informasi, dan minim pengawasan.
Jika benar satu pihak menguasai berbagai proyek secara simultan, maka publik patut bertanya:
Apakah ini efisiensi… atau monopoli?
Yang jelas, publik mendapatkan satu pola:
Semakin banyak proyek yang dikerjakan, semakin sedikit informasi yang diberikan.
Dinas PUPR: Diam Seribu Bahasa
Ketika tim investigasi mencoba menghubungi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi untuk memastikan asal-usul proyek, hasilnya nihil.
Telepon? Tidak diangkat.
Voice call? Tidak ditanggapi.
Permintaan bertemu? Menguap tanpa jawaban.
Diamnya institusi publik dalam proyek publik adalah tanda bahaya.
Diamnya di tengah pertanyaan soal anggaran adalah bahaya yang lebih besar.
Pekerja Tanpa APD: K3 Cuma Slogan di Spanduk
Lebih mengkhawatirkan, pekerja terlihat menjalankan pekerjaan konstruksi tanpa helm, tanpa sepatu safety, tanpa rompi, tanpa apa-apa.
Proyek pemerintah tanpa papan proyek sudah buruk.
Proyek pemerintah tanpa standar keselamatan? Lebih buruk—dan lebih berbahaya.
Jika keselamatan pekerja saja diabaikan, bagaimana nasib kualitas pembangunan?
Pondasi Tanpa Cakar Ayam?
Muncul dugaan bahwa pondasi tidak menggunakan besi slup / cakar ayam ataukah memang seperti itu BQ(bill of quantity)-nya, Jika benar, maka:
Kualitas struktur patut dipertanyakan.
Keamanan jangka panjang diragukan.
Dan masyarakat layak bertanya: dana habis ke mana?
Proyek taman seharusnya memperindah lingkungan, bukan menciptakan benda yang kualitasnya hanya bergantung pada doa dan keberuntungan.
Pola yang Tidak Bisa Diabaikan
Beberapa elemen dari proyek ini menunjukkan pola yang mirip dengan proyek-proyek “tak transparan” di berbagai daerah:
Tidak ada papan proyek.
Pekerja tanpa APD.
Tidak ada pengawas lapangan yang terlihat.
Instansi terkait bungkam.
Nama kontraktor tertentu muncul berulang di banyak lokasi.
Dalam dunia investigasi, pola seperti ini bukan kebetulan.
Pola seperti ini biasanya menandakan satu dari dua hal: ketidakrapian… atau sesuatu yang sengaja dirapikan agar tidak terlihat.
Kesimpulan Investigatif: Ada yang Tidak Beres
Proyek di THB Bekasi Barat ini membuka banyak pertanyaan yang tak bisa ditutup dengan jawaban:
“Papan proyeknya ada di gudang.”
Ada hal-hal yang harus dijelaskan secara resmi, di antaranya:
- Asal-usul anggaran dan nilai kontraknya.
- Instansi penanggung jawab.
- Siapa kontraktornya—secara legal dan administratif.
- Mengapa tidak ada APD dan K3 di lapangan.
- Standar teknis pondasi dan konstruksi yang digunakan.
Selama pertanyaan-pertanyaan ini dibiarkan gantung, proyek ini tetap berada dalam bayang-bayang keraguan.
Team Investigasi-IGM.
