Karawang, Akhir Maret 2025.
Dugaan manipulasi data dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karyamakmur, Kecamatan Batujaya, Karawang terkait Pembangunan pintu air yang dianggarkan dalam Dana Desa tahap 3 tahun 2022 tidak direalisasikan pada tahun anggaran tersebut, melainkan baru dibangun pada tahun 2025 dengan dana senilai Rp 51 juta ditemukan;

Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana Pintu Air Tambun I        Rp 51.753.500

“Kami menemukan bahwa pembangunan pintu air yang dianggarkan dalam Dana Desa tahap 3 tahun 2022 tidak direalisasikan pada tahun anggaran tersebut. Bahkan ketika di konfirmasi pihak desa (Kades, Sekdes, Ekbang dll) tidak bisa menjelaskan titik lokasi pintu air tersebut sampai 2 minggu lamanya hingga akhirnya kami berupaya mencari sendiri dan berhasil menemukan “Pintu air siluman” yang sangat anomali dengan normatifnya pintu air kebanyakan. Ini adalah tindakan manipulasi yang harus diungkap!” kata (R) dengan nada tegas.

Sementara itu, pihak Pemerintah Desa Karyamakmur ketika di konfirmasi via chat WA oleh awak media memberikan komentar terkait hal tersebut; bahwa saluran sudah dibuat namun pintu air-nya belum dipasang karna pihak GAPOKTAN keberatan, sementara nama item pekerjaan bukan “saluran air” tapi “Pintu air”, hasil survey lapangan yg dilakukan awak media memang ditemukan normalisasi SPAL yg masih terlihat baru, tapi di anggarkan/ dibangun di Tahun Anggaran 2023 Tahap 3;

Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Normalisasi Drainase Dusun Tambun) Rp 42.005.500

Jika memang item tersebut yang dimaksud tentu sudah terjadi mal fungsi dan tidak memperhatikan AMDAL karna justru masyarakat sekitar keberatan dengan dibangun-nya “Pintu air siluman” tersebut. Karna jika air saluran sekunder sedang meluap tentu akan membajiri pemukiman warga, sebab saluran pembuangan air limbah harus menampung debit air yang cukup besar dari saluran sekunder.

Dugaan kami ini diperkuat dengan hasil pekerjaan yang terkesan dipaksakan dengan membobol dinding saluran sekunder dan pintu air yang normatif-nya dibangun dengan menggunakan material batu kali namun dibangun dengan menggunakan “bata ringan” tentu sangat janggal.

Kami akan meminta/mendorong pihak APH untuk menginvestigasi hal ini dan terus mengawal kasus ini sampai ke tingkat Provinsi mau pun pusat agar semuanya jelas terang benderang, mengingat Pemdes tetap merasa sudah melakukan hal yang benar.

(R) ketua Divisi Pemdes DPD JLN Kerawang  yg menjadi whistleblower dalam kasus ini  menambahkan bahwa masih ada kejanggalan di beberapa item yang tercantum di LKPJ Desa Karyamakmur ini baik program KETAPANG yang tanpa wujud dan keterangan yang jelas ataupun pembangunan fasos/fasum yang tanpa kejelasan status kepemilikan lahan juga Mark Up nominal anggaran yang akan kami gelar kemudian sebagai acuan investigasi pihak berwenang.

Kami pun sudah 2 kali mencoba konfirmasi baik secara internal organisasi maupun bersama awak media ke pihak kecamatan sebagai Birokrat yang berkompeten sebagai FASKORBINWAS dalam hal ini di wakili kasi PMD Kecamatan Batujaya pun tidak dapat menjelaskan terkait hasil MONEV mereka terkait pekerjaan tersebut.

Ketua Divisi Bidang PEMDES DPD JLN Karawang (R) juga menyatakan bahwa pihaknya banyak menemukan bukti-bukti kejanggalan dalam realisasi Dana Desa didesa lainnya di Kecamatan Batujaya dan berbagai wilayah Kecamatan lain.

TSM nya program-program yang di sertakan seolah-olah hanya untuk keuntungan dan kepentingan golongan tertentu secara terstruktur, sistematis dan masif, apa lagi pada slot Belanja Modal/Pembangunan PAUD milik Desa, Pembangunan POSYANDU, Penyertaan Modal BUMDES dan Ketahanan Pangan (KETAPANG) juga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dll.

(R) juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal APH untuk menginvestigasi dugaan penyimpangan dana desa yang ditemukan di Kabupaten Karawang dan akan memastikan bahwa semua persoalan akan di usut sampai tuntas agar menjadikan efek jera dan tidak menjadi preseden buruk serta menimbulkan stigma buruk bagi kinerja APH dan stakeholder yang ada dari masyarakat.

“Saya akan memastikan bahwa semua kejanggalan dan penyimpangan dana desa akan dibongkar demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel! Tidak akan ada lagi skandal-skandal seperti ini di Desa!” tegas (R)  .

Team Investigasi /IGM